Urgensi Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam Pasal 1 angkat 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU 41/2009), Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan bahwa akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang, Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan serta tentunya lahan pangan. Hal ini diungkapkan dalam Penjelasan Umum dari UU 41/2009.

Ancaman terhadap ketahanan pangan tersebut erat kaitannya dengan keadaan kemandirian pangan yang belum terwujud. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal (Pasal 1 angka 9 UU 41/2009).

Berdasarkan hal-hal tersebut, kedaulatan pangan Indonesia pun menjadi sulit untuk diwujudkan. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Selain itu, pengalihfungsian tanah dari lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian juga menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan pertanian ini mengakibatkan luas lahan pertanian yang ada menjadi semakin berkurang, sehingga para petani pun menjadi tidak dapat mengusahakan lahan tersebut lagi. Akibatnya, jumlah hasil produksi petani menurun pun kesejahteraan dari petani tersebut.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan nasional, serta untuk menghindari adanya alih fungsi lahan pertanian – berdasarkan UU 41/2009 – dibentuklah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Pasal 1 angka 3 UU 41/2009).

 

Agrarian Reform= Landreform + Access Reform

Reforma Agraria adalah landreform di dalam kerangka mandat konstitusi, politik, dan undang-undang untuk mewujudkan keadilan dalam penataan atas penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah atau sumber-sumber agraria (P4T) ditambah dengan access reform (penyediaan sarana infrastruktur dan sarana produksi; pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat; dukungan permodalan; dukungan distribusi pemasaran serta dukungan lainnya). Dalam pidato politik Presiden RI tahun 2007, dinyatakan bahwa reforma agraria secara bertahap akan dilaksanakan mulai tahun 2007 dengan prinsip “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.” Reforma agraria ini juga dikenal dengan nama Program Pembaruan Agraria Nasional.

Dalam penjelasan umum UU 41/2009 dinyatakan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/ pemilikan dan aspek penggunaan/ pemanfaatan.

UU 41/2009 ini pun mempunyai aspek landreform dimana dalam Pasal 29 ayat (3) dan penjelasannya dikatakan bahwa pengambilalihan (alih fungsi) lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan oleh negara untuk tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit, untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Artinya, akan ada redistribusi tanah dari tanah-tanah yang diambil oleh negara kepada para petani tanpa lahan atau berlahan sempit. Adapun redistribusi tanah ini merupakan salah satu program landreform.

Access reform pun terdapat dalam UU 41/2009 ini. Misalnya dalam Bab XI mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Pasal 61 UU 41/2009 dikatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Perlindungan petani tersebut adalah berupa pemberian jaminan (Pasal 62 UU 41/2009):

  1. Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
  2. Memperoleh sarana produksi dan prasaran pertanian;
  3. Pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  4. Pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
  5. Ganti rugi akibat gagal panen.

Sementara pemberdayaan petani yang dimaksud di atas meliputi (Pasal 63 UU 41/2009):

  1. Penguatan kelembagaan petani;
  2. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  3. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;
  4. Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
  5. Pembentukan Bank Bagi Petani;
  6. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
  7. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

 

Indikasi Adanya Perkebunan Inti Rakyat (PIR)?

Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Pengembangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan. Korporasi yang dimaksud disini adalah dapat berbentuk koperasi dan/ atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia. Hal-hal tersebut dimuat dalam Pasal 27 UU 41/2009.

Perhatian utama dari Pasal 27 UU 41/2009 tersebut adalah pada ayat (3) mengenai perusahaan inti plasma sebagai pengembang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini mengingatkan kita kepada Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Meskipun berbeda bidang (PIR mengenai perkebunan dan UU 41/2009 membahas mengenai pertanian), tetapi adanya perusahaan inti plasma yang diberikan kesempatan untuk menjadi pengembang dapat mengindikasikan adanya PIR di bidang pertanian.

Seperti yang telah diketahui, program PIR pada hakikatnya bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan tujuan program landreform di Indonesia itu sendiri. PIR dapat memberikan dampak buruk seperti terjadinya proses penghancuran potensi petani melalui penghancuran organisasi tani serta terjadinya marjinalisasi petani (petani menjadi buruh di atas tanahnya sendiri). Bentuk ekstensifikasi pertanian dengan pola usaha tani kontrak melalui perusahaan inti plasma dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya pada program PIR.

 

Kesimpulan

Secara keseluruhan, UU 41/2009 dapat dikatakan mendukung program landreform (serta reforma agraria). Larangan alih fungsi lahan pertanian – kecuali untuk kepentingan umum – sudah menunjukkan adanya jaminan keberadaan lahan pertanian untuk dikuasai/ dimiliki serta digunakan/ dimanfaatkan. Selain itu juga terdapat perlindungan dan pemberdayaan petani, kemudian pembinaan dan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adanya insentif dan disinsentif sebagai salah satu bentuk pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mendorong petani yang mempunyai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk terus mengusahakan tanahnya dan meningkatkan produktivitasnya. Begitupun juga dengan redistribusi tanah, tanah-tanah yang diambil alih oleh Pemerintah dapat didistribusikan kembali kepada petani yang tidak memiliki lahan atau yang berlahan sempit. Dengan demikian, tujuan landreform yakni pemerataan penguasaan hak atas tanah serta peningkatan produksi dapat tercapai.

Akan tetapi, kemungkinan adanya perusahaan inti plasma untuk berperan sebagai pengembang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 27 ayat (3) UU 41/2009) dapat menjadi bumerang terhadap terwujudnya reforma agraria. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengindikasikan timbulnya dampak-dampak buruk, sebagaimana yang telah ditimbulkan oleh program pendahulunya yang serupa, yakni program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

 

(Tugas Mata Kuliah Penatagunaan Tanah, FHUI, 2013)