Ini merupakan essay mengenai peristiwa penangkapan tiga petugas DKP, yang juga merupakan tugas PMH/ Ospek saya pada Agustus yang lalu. Cukup panjang, empat halaman folio bergaris lebih tepatnya.

 

Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia memang tidak selamanya berjalan mulus. Kerap terjadi ketegangan dalam hubungan diplomatik dua negara tersebut. Rakyat Indonesia sampai kecewa bahkan marah ketika mereka merasa harga diri dan martabat bangsanya seperti diinjak-injak oleh Malaysia. Cukup banyak pemicu sentimen negatif Indonesia terhadap Malaysia. Penggunaan lagu Rasa Sayange, misalnya. Pada bulan Oktober tahun 2007, Malaysia menggunakan lagu Rasa Sayange dalam iklan promosi pariwisatanya. Tidak hanya itu, Malaysia sempat mengklaim batik, reog, dan tari pendet sebagai warisan budaya mereka pada Agustus 2009. Saat itu, klaim Malaysia atas warisan budaya Indonesia tersebut sampai menuai protes keras di Indonesia. Ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya terjadi pada bidang kebudayaan saja. TKI pun menjadi salah satu pemicu tegangnya hubungan Indonesia-Malaysia. Kekerasan atau penyiksaan terhadap TKI yang bekerja di Malaysia kerap terjadi, bahkan sampai memakan korban jiwa. Maka, pada Juni 2009, Indonesia sempat menghentikan sementara pengiriman TKI sampai Malaysia menyepakati syarat-syarat perlindungan pekerja, karena Indonesia tidak ingin TKI mereka diperlakukan secara sewenang-wenang oleh majikannya di Malaysia. Selain itu, batas-batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang belum ditentukan sering menimbulkan benturan. Misalnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang sebenarnya merupakan wilayah Indonesia, kini malah menjadi milik Malaysia. Malaysia juga pernah melanggar batas-batas wilayah Indonesia di perairan Ambalat. Kini, baru-baru ini, tepatnya pada Jumat, 13 Agustus 2010 yang lalu, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Kapal nelayan Malaysia memasuki wilayah teritori perairan Indonesia (tepatnya perairan di sebelah utara Pulau Bintan) dan nelayan-nelayan tersebut mengambil ikan dari wilayah Indonesia. Hal ini kemudian malah berujung pada penangkapan tiga petugas DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Indonesia oleh Marine Police Malaysia. Mengapa bisa terjadi demikian? Berikut adalah kronologi singkat kejadian tersebut.

 

Kabar bahwa ada nelayan Malaysia yang kerap mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia sudah terdengar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan/ DKP Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis (12 Agustus 2010). Banyak nelayan lokal Indonesia yang melaporkan bahwa nelayan Malaysia kerap menerobos dan menjaring ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Pada keesokan harinya (Jumat, 13 Agustus 2010), dua buah kapal speedboat Dolphin 015 ukuran panjang 12 meter yang membawa enam petugas satuan kerja DKP Tanjung Karimun menuju ke Batam untuk melakukan patroli. Pukul 20.00 WIB, mereka memergoki lima buah kapal nelayan berbendera Malaysia berada di perairan Tanjung Berakit, perairan di sebelah utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau sedang menjaring ikan menggunakan jarring Gillnet tanpa memiliki dokumen izin penangkapan. Maka, dilakukanlah proses pemeriksaan di kapal mereka, sesuai dengan Standar Operasi Prosedur Penyidikan Perikanan. Selanjutnya, dilakukan adhoc dengan cara tiga petugas DKP naik ke atas kapal nelayan Malaysia itu dan tujuh nelayan yang berada dalam kapal tersebut pun diamankan ke dua speedboat dan akan dibawa ke Batam. Dalam perjalanan ke Batam itulah, insiden penangkapan tiga petugas DKP terjadi. Sekitar pukul 21.00, kapal Marine Police Malaysia datang menghadang dan meminta agar tujuh nelayan Malaysia tersebut dibebaskan. Terjadi ketegangan karena petugas DKP menolaknya karena kapal nelayan asing Malaysia itu memang layak ditangkap karena mengambil ikan di perairan Indonesia. Beberapa saat kemudian, terdengar dua kali suara tembakan peringatan dari kapal Marine Police Malaysia. Kapal Marine Police Malaysia pun akhirnya menggiring  lima kapal nelayan Malaysia itu, yang di dalamnya terdapat tiga petugas satuan kerja DKP (Erwan Masdar, Asriadi, dan Sievo Grevo Wewengkang). Rekan mereka yang lain berhasil kembali ke Kepolisian Resor Batam dengan membawa tujuh nelayan Malaysia yang melanggar batas perairan Indonesia tersebut untuk menjalani proses penyidikan. Sementara Erwan Masdar, Asriadi, dan Sievo G. Wewengkang kemudian dibawa ke kepolisian Johor untuk dimintai keterangan. Seperti yang dikutip dari siaran pers Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pihak Polda Kepri sudah berkomunikasi dengan Polisi Diraja Malaysia untuk meminta agar petugas Pengawas Perikanan yang ditahan diperlakukan dengan baik. Pihak Polisi Diraja Malaysia menyampaikan bahwa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian ke Kemlu mereka.

 

Insiden ini tentu saja menuai reaksi dari Indonesia. Pasalnya, Malaysia dianggap tidak hanya sekali dua kali melanggar wilayah kedaulatan Indonesia. Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan, berkata bahwa tahun 2010 ini sudah terjadi sepuluh kali pelanggaran oleh Malaysia dengan memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Sepuluh kasus ini terjadi di tiga lokasi: Natuna, Selat Malaka, serta Kepulauan Riau. Nelayan Malaysia sendiri juga sudah mengakui kesalahannya masuk perairan Indonesia dengan beralasan bahwa mereka tidak sadar telah terbawa arus laut hingga mencapai wilayah territorial milik Indonesia, tambah Fadel Muhammad. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Aji Sularso, menyatakan bahwa kapal patroli perbatasan Indonesia jumlahnya masih sangat kurang. Kebutuhan kita sekitar 70 kapal patroli dan kini Indonesia hanya memiliki 23 kapal patroli saja dengan 15 anak buah kapal per kapal. Mentri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam), Djoko Suyanto pun telah melaporkan kejadian penangkapan petugas DKP ini kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui ajudannya sesaat setelah menerima kabar dari petugas di lapangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pun menginginkan agar kasus penangkapan ini diselesaikan secara baik-baik melalui proses diplomasi.

 

Dari Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo kemudian memberikan komentar bahwa polisi Malayia sudah menghina kedaulatan Indonesia dengan mengeluarkan tembakan peringatan serta menangkap tiga petugas negara. Oleh karena itu, Tjahjo Kumolo berharap agar pemerintah mengambil langkah tegas soal itu. Komisi I DPR bahkan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih tegas terhadap Malaysia dengan menarik Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia, karena merasa pengiriman nota protes pada 18 Agustus 2010 itu belum cukup. Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Ubaningrum, pun menuntut pemerintah agar cepat menyampaikan nota protes keras kepada Malaysia. Apalagi ketika petugas DKP diperlakukan buruk. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mengatakan bahwa berdasarkan penuturan tiga petugas DKP itu, terlihat bahwa mereka diperlakukan seperti tahanan kriminal: mengenakan baju tahanan, diikat, dan diborgol.

 

Tidak hanya para pejabat pemerintahan yang bereaksi soal kasus penangkapan tiga petugas DKP ini. Sejumlah kalangan masyarakat pun merespons dengan melakukan demonstrasi. Laskar Merah Putih di Makassar melakukan aksi unjuk rasa dan membakar bendera Malaysia. Sementara puluhan aktivis Laskar Merah Putih di Jakarta bahkan sampai mendatangi Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta pada Senin, 23 Agustus 2010.  Laskar Merah Putih melakukan pelemparan kotoran manusia di Kedutaan Besar Malaysia itu sebagai bentuk protes terhadap tindakan penahanan tiga petugas DKP. Hal ini tentu saja memicu protes keras dari media massa Malaysia yang merasa bahwa rakyat Indonesia menganggap pemerintah Malaysia seperti negara kolonialis atau mengeksploitasi Indonesia (tulis harian The Star, Malaysia). Disamping itu reaksi keras juga muncul dari Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman, dan politisi serta ormas negara Malaysia. Mereka ingin agar pemerintah Indonesia menindak lanjuti pengunjuk rasa dari Laskar Merah Putih itu. Nota protes bahkan diajukan oleh Pemuda UMNO, yang menyatakan bahwa insiden di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menuding bahwa insiden di Kedutaan Besar Malaysia itu hanyalah dilakukan oleh sekelompok orang  yang dibayar untuk menggelar aksi tersebut.

 

Berdasarkan pasal 69 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 jo UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa: “Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut”, maka sudah sepatutnya Indonesia menahan tujuh nelayan Malaysia itu. Hal yang dilakukan oleh petugas DKP sudah sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang. Hal ini juga dipertegas oleh doktrin hukum internasional, bahwa negara pantai mempunyai hak (hak pengejaran seketika atau Right of Hot Persuit) untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan negara tersebut di perairan territorial negara tersebut (Colombus, 1962:151). Jadi jelas bahwa petugas DKP sudah melakukan hal yang benar. Masalahnya adalah penangkapan tiga petugas DKP itu oleh Marine Police Malaysia. Malaysia telah melanggar batas territorial Indonesia, jadi tidak sepatutnya kapal nelayan Malaysia itu digiring kembali ke Johor (lihat UU diatas).

 

Indonesia sendiri kemudian mengajukan dua buah nota protes melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada Malaysia. Nota protes yang pertama adalah mengenai penangkapan tiga petugas DKP tersebut. Sementara nota protes yang kedua adalah mengenai perlakuan tidak menyenangkan yang diterima petugas DKP (pemborgolan, pemakaian baju tahanan). Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo, Marty Natalegawa kembali menegaskan bahwa ada tiga pelanggaran yang dilakukan Malaysia: pelanggaran wilayah Indonesia oleh nelayan Malaysia, pelanggaran wilayah Indonesia oleh Polisi Diraja Malaysia, serta pelanggaran berupa penahanan dan perlakukan tidak baik terhadap tiga petugas DKP. Menurutnya, terjadi overlapping claim, dimana berdasarkan klaim Indonesia mereka merasa insiden ini terjadi di wilayah Indonesia, sementara Malaysia juga memiliki pandangan berbeda berdasarkan klaim mereka sendiri. Untung saja Kementrian Luar Negeri Indonesia cepat melakukan intervensi diplomatik dalam penyelesaian masalah ini, sebelum Malaysia melakukan proses secara hukum. Kalau terlambat bisa-bisa terlanjur terjadi proses hukum yang melibatkan kejaksaan Malaysia. Itu berarti pemerintah Malaysia akan lepas tangan dan tentu saja ini akan mempersulit Indonesia. Kepulangan tiga petugas DKP itu pun sempat tertunda tiga hari karena mereka harus menandatangani dokumen pengakuan bersalah (dokumen berisikan bahwa tiga petugas DKP mengaku bersalah telah memasuki wilayah laut Malaysia). Kembali, Marty Natalegawa sudah berpesan sebelumnya untuk tidak menandatangani dokumen apapun dan tetap dengan tegas bersikeras sehingga pada akhirnya tiga petugas DKP itu dapat pulang ke tanah air.

 

Selain itu, Indonesia juga telah mengambil jalur diplomasi dengan Malaysia untuk segera menuntaskan kesepakatan batas-batas wilayah territorial negara masing-masing sehingga di masa yang akan datang tidak perlu terjadi perselisihan atau ketegangan antara dua negara. Hal ini sudah dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya tertanggal 1 September 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan bahwa kita harus terus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dan tetap membangun diri menjadi negara yang maju, sejahtera serta bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Menurut presiden lagi, solusi yang paling tepat untuk mengatasi insiden-insiden serupa dengan kasus DKP ini adalah dengan cepat menuntaskan perundingan batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Perundingan ini tidak hanya menyangkut batas maritim saja tetapi juga batas wilayah darat.  Menurut saya, jalan diplomasi sudah merupakan jalan yang tepat untuk dilakukan. Tidak perlu adanya konfrontasi atau bahkan perang karena hal itu tidak menyelesaikan masalah. Lagipula masih banyak TKI yang bekerja dan pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di negeri jiran itu. Tentu saja Indonesia tidak ingin gegabah dan memutuskan untuk mengambil jalan diplomasi supaya masalah kedua negara mengenai wilayah territorial ini tidak berimbas ke bidang-bidang yang lain dan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

 

Mengenai insiden pelemparan kotoran manusia ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, seharusnya rakyat Indonesia tidak perlu bereaksi sekeras itu, hal itu sama sekali tidak beretika. Mungkin rakyat Indonesia memang kecewa dan merasa martabatnya diinjak tentang kasus penangkapan tiga petugas DKP itu sampai terprovokasi untuk melakukan hal tersebut, tetapi sebagai bangsa yang bermartabat, insiden tersebut harusnya tidak perlu terjadi. Merasa diri nasionalis boleh saja, tetapi harus dengan cara yang berkelas bukan dengan melempar kotoran seperti itu. Hal ini justru malah makin memperkeruh hubungan dua negara (Indonesia-Malaysia) dengan dilancarkannya nota protes soal ini kepada Indonesia. Malaysia mendesak Indonesia untuk mengendalikan demonstrasi tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman merasa aksi tersebut telah menciptakan persepsi negatif yang dapat memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Beliau juga menyatakan bahwa Malaysia telah kehilangan kesabaran atas demonstrasi yang terjadi itu. Respons tersebut dinilai hanya sebagai upaya untuk mengalihkan substansi isu atas pelanggaran batas wilayah yang telah mereka lakukan. Pemerintah juga diminta untuk tetap bersikap tegas dan tidak terpengaruh. Menkopolhukam Djoko Suyanto sendiri sudah memastikan bahwa sikap Indonesia tetap tegas dalam masalah penangkapan petugas DKP ini. Indonesia tidak akan tawar-menawar dengan Malaysia mengenai sengketa batas wilayah.

 

Sebagai penutup, saya berharap semoga di masa yang akan datang tidak perlu lagi terjadi ketegangan-ketegangan, apalagi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia harus bisa mengambil kebijakan-kebijakan politik untuk melindungi warga negaranya serta tetap membina hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara sahabat. Saya juga berharap semoga rakyat Indonesia kelak dapat mengambil sikap dewasa untuk bereaksi terhadap suatu masalah. Berikut adalah kutipan hasil diskusi rutin Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ada dalam situs resmi LK2 yang saya rasa cukup menggambarkan harapan saya, bahwa, “Di tengah memanasnya hubungan Indonesia Malaysia, saatnya Bangsa Indonesia berdiri tegak meninggalkan rasa rendah diri. Ada alasan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia tidak perlu merasa rendah diri dan dilecehkan oleh bangsa lain, apalagi oleh Malaysia. Namun tentu saja, alih-alih disikapi secara reaksioner, sejatinya berbagai permasalahan antara Indonesia-Malaysia harus kita sikapi secara dewasa dengan mengedepankan rasionalitas sebuah bangsa yang beradab.”

 

Sumber:

Artikel-artikel dalam Harian Seputar Indonesia tertanggal 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29 Agustus 2010 dan 2 September 2010 seputar kasus penangkapan tiga petugas DKP.

Hasil Diskusi Rutin LK2: “Penangkapan 3 Petugas DKP RI dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Diplomatik RI-Malaysia.” 2 September 2010. Terdapat pada http://lk2fhui.org

Wawancara: “Marty Natalegawa: Kita Punya Cukup Amunisi.” Majalah Tempo edisi 6-12 September 2010. ISSN: 0126-4273.

Siaran Pers Kementrian Kelautan dan Perikanan: “3 PENGAWAS PERIKANAN DITAHAN OLEH POLISI PERAIRAN (MARINE POLICE) DIRAJA MALAYSIA.” 15 Agustus 2010.

About these ads